Pembangunan Tarok City Target Pemkab Padang Pariaman Majukan Daerah

Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni saat meninjau kawasan Tarok City yang masih dalam pembangunan
Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni saat meninjau kawasan Tarok City yang masih dalam pembangunan (Istimewa)

PADANG PARIAMAN , KLIKPOSITIF -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman saat ini sedang berkonsentrasi dengan mengerahkan energi, pikiran dan anggaran untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Tarok City .

Tarok City adalah cita-cita besar Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dalam menyejahterakan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan.

baca juga: Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Sungai Limau, Kasat Lantas : Itu Jalur Paling Rawan

Jika melirik APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang berjumlah Rp. 1,4 Triliun, jumlahnya tampak sangat besar. Namun, angka 1,4 Triliun bukanlah jumlah yang 100% diperuntukkan untuk biaya pembangunan . Di dalamnya ada gaji pegawai dengan tunjangannya yang sebesar 50% dan sisanya Rp.700 Milyar untuk pembangunan .

Dengan uang berjumlah Rp.700 Milyar, hal itu belum sepenuhnya termasuk untuk pembangunan jembatan, jalan, bangunan lainnya. Ada 30 persen upah, honor, fee manajemen yang juga disediakan untuk pelaksana pembangunan .

baca juga: Cerita Warga Pilubang yang Menggantungkan Hidupnya dari Hasil Menjual Rumput

Jadi, APBD Padang Pariaman jauh dari cukup untuk membenahi wilayah yang luasnya 1.329 Kilometer persegi daerah, 17 Kecamatan dan 103 Nagari dengan jumlah penduduk 458.756 jiwa.

Tahun 2015, tercatat angka kemiskinan 10 persen dari jumlah penduduk di Padang Pariaman atau setara 45.876 jiwa. Angka tersebut harus segera dientaskan, walau masih berada dalam target angka kemiskinan, namun pemerintah pusat yang mematok adanya penurunan angka 10 persen tahun 2017 ini.

baca juga: KPU Sumbar Digugat Dua Paslon di Pilgub ke MK

Sementara itu, dalam rincian APBD 2017, Pemkab Padang Pariaman menetapkan sasaran yang harus dicapai tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi 7,12 persen, menekan angka pengangguran sampai 5,3 persen, menurunkan angka kemiskinan hingga 8,5 persen dan menigkatkan indeks pembangunan hingga 75,7 persen.

Target sasaran tersebut tertuang dalam Perda APBD 2017 yang menjadi kewajiban Pemkab Padang Pariaman untuk ditunaikan.

baca juga: Atasi Jalan Rusak di Sungai Geringgiang, Ini Solusi Sementara yang Dilakukan

Mewujudkan target sasaran APBD 2017 adalah tugas berat yang harus dipikul dengan anggaran kecil yang ada. Di lain pihak, desakan masyarakat yang menuntut kesejahteraannya dalam menghadapi kesulitan kehidupan pun tak henti muncul meminta pada Pemkab Padang Pariaman .

Kondisi ini membuat Bupati Ali Mukhni memutar otak dan kemampuannya dalam mengayuh roda pemerintahannya. Jika mengandalkan APBD yang kecil, maka pertumbuhan ekonomi, perbaikan taraf kehidupan masyarakat tidak akan terwujud. Perlu tambahan dana segar dari luar selain APBD baik dari APBD Provinsi, APBN maupun investor seperti dari warga Padang Pariaman yang telah sukses di tanah rantau.

Strategi itulah yang dilaksanakan selama ini oleh Bupati Ali Mukhni terutama dengan menggaet APBD Provinsi, APBN dan perantau.

Ini sudah dibuktikannya dengan pembangunan Diklat Pelayaran (BP2IP) di Tiram, Ulakan Tapakis, MAN Insan Cendekia di Sintuk Toboh Gadang, Embarkasi Haji di Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai dan Stadion Utama Sumbar di Lubuk Alung.

Di sisi lain, roda perekonomian di Padang Pariaman secara perlahan mulai menggeliat. Hal itu terlihat dari adanya rumah penduduk sekitar kawasan BP2IP mulai mendapatkan limpahan manfaat dengan membuat rumah kost dan penginapan. Sebentar lagi bisa dipastikan mulai muncul warnet, ruko ATK dan lainnya.

Kawasan yang dulu sepi sekarang mulai ramai dilewati dan disinggahi, apalagi jalurnya menuju BIM dan Kota Padang. Dapat dibayangkan jika jalur ini semakin terbuka dan jalannya semakin bagus.

Untuk melanjutkan strategi di atas, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mendapatkan wewenang dari pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI berdasarkan SK BPN RI nomor 25-V,B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan SK Kepala BPN Tanggal 5 Oktober 1992 Nomor 24/HGU/BPN/92 Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Padang Pariaman .

Dalam SK itu dijelaskan 3 hal:
1. Batalnya HGU yg diberikan kepada PT. Purna Karya atas Tanah Negara seluas 697 Hektare dan akan menjadi tanah yng dikuasai oleh negara.
2. Diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman utk mengatur peruntukan dan penggunaan tanahnya sesuai dengan RT/RW.
3. Mempertimbangkan hak-hak ke Perdataan PT. Purna Karya.

Menindaklanjuti SK BPN tersebut, Ali Mukhni melakukan proses sebagai berikut:
1.Pada 23 Oktober 2016, Ali Mukhni melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD dan Ketua-Ketua Komisi DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Rumah Dinas Bupati di Karan Aur Pariaman. Ali Mukhni memaparkan rencana pembangunan Kawasan Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.

[Heri Martoni]

Penulis: Webtorial