DPRD Solsel Selamatkan Silpa Anggaran 66 Miliar Rupiah

Ketua DPRD Solsel Zigo Rolanda Wakil ketua Armen Syahjohan, Sekda Yulian Efi Sekwan Mardiana Usai menandatangani Nota Persetujuan Ranperda
Ketua DPRD Solsel Zigo Rolanda Wakil ketua Armen Syahjohan, Sekda Yulian Efi Sekwan Mardiana Usai menandatangani Nota Persetujuan Ranperda (Kaka)

SOLSEL , KLIKPOSITIF - Demi menyelamatkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) sebesar Rp66 miliar, Rapat Paripurna DPRD Solsel tentang Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Raerah (ranperda) Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2019 tetap dilanjutkan pada pukul 15.00 WIB, meskipun tanpa kehadiran Plt Bupati Solsel Abdul Rahman,

Rapat ini sebelumnya diskor pada pukul 10.15 WIB setelah ketua DPRD membacakan surat kuasa Plt Bupati kepada sekda dibacakan pimpinan Rapat Zigo Rolanda dan di instruksi sejumlah anggota DPRD.

baca juga: Jaga Kebugaran di Tengah Pandemi, PWI Solsel Gelar Laga Persahabatan dengan PT SEML

Ketua DPRD Solsel Zigo Rolanda mengatakan setelah melakukan rapat pimpinan dan rapat pimpinan fraksi, serta demi hajat hidup masyarakat Solsel agar dana tidak kembali ke pusat, rapat paripurna tersebut tetap dilanjutkan.

"Kalau tidak diparipurnakan, silva sebesar Rp66 miliar tidak bisa digunakan Pada APBD perubahan, selain itu akan ada pemotongan dana transfer umum," katanya.

baca juga: Peserta Pilkada Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan, Ini Langkah yang Akan Diambil Bawaslu Solsel

Zigo melanjutkan karena ini adalah paripurna pengambilan keputusan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2019, maka pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran Bupati tersebut. Sejauh ini menurutnya banyak catatan atas tidak tercapaiannya visi misi Pemerintahan sekarang.

"Ke depan diharapkan kepada Plt Bupati untuk mendahulukan urusan wajib yang berdampak pada masyarakat," katanya

baca juga: Sekwan DPRD Solsel Sebut EST Tidak Hadir saat Kunker ke DPRD Sumbar

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Solsel Afrizal Chandra mengatakan Bukan hanya Tatib yang dilanggar Bupati tetapi menurutnya juga PP nomor 12 tahun 2018.

Dia menambahkan rapat tersebut setuju dilanjutkan dengan catatan ada notulensi rapat pengambilan keputusan tersebut dimandatariskan kepada sekda.

baca juga: Pegawai Setda Serta Dinas Pariwisata Solsel Jalani Tes Swab

"Ke kementerian Sosial itu hanya alasan karena pihak pemerintah tidak bisa menunjukkan bukti otentik berupa undangan resmi," katanya

Ketua Fraksi PKS Solikhin mengatakan karena situasi tersebut menyangkut tata tertib diharapkan bukti undangan kepada Plt Bupati dari kementerian itu nantinya disampaikan ke DPRD

"Ya, bagaimana kalau tidak paripurnakan silpa tidak bisa dipakai, ada pemotongan transfer dana umum, yang rugi tentu masyarakat Solok Selatan , jadi kita maklumi aja mungkin situasinya mendesak," katanya

Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem Mursiwal mengatakan sebelum rapat paripurna tersebut PLT Bupati Solok Selatan Abdul Rahman menghubungi untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran dalam Paripurna tersebut.

PLT Bupati katanya, dipanggil Kementerian Sosial untuk memaparkan keberhasilan penyaluran BLT, serta terkait usulan tambahan BLT bagi masyarakat solsel .

"Jadi beliau pak PLT dipanggil langsung bukan diundang dengan surat undangan, sehingga beliau mengkuasakan kepada Sekda untuk menghadiri paripurna," jelas Mursiwal.

Ketua Fraksi Demokrat Albert arifin mengatakan kalau untuk pelanggaran tata tertib sudah ada rapat pimpinan dan rapat pimpinan fraksi setuju paripurna dilanjutkan demi masyarakat, apalagi dalam suasana New Normal ini.

Tetapi, pihaknya menyayangkan sikap Bupati yang tidak acuh dengan agenda Bamus yang sudah ditetapkan bersama pemerintah jauh hari.

"Agar tidak terulang, gubernur perlu diberitahu hal ini, karena seharusnya PLT Bupati bisa mengatur jadwalnya hari ada paripurna, kan agenda ini sudah sejak tanggal 7 Juli yang lalu," katanya.

Penulis: Kamisrial | Editor: Haswandi